DUMAS PRESISI POLRI

Peraturan Kepolisian

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol No. 2 Tahun 2024) adalah landasan hukum baru untuk mengelola pengaduan masyarakat (Dumas) di lingkungan Polri.

Peraturan ini ditetapkan untuk mendorong percepatan pelayanan Polri dan mewujudkan pengelolaan Dumas yang profesional, akuntabel, sinergi, dan transparan melalui sistem pengelolaan terpadu, menggantikan Perpol Nomor 9 Tahun 2018 yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan saat ini.

Prosedur Pengaduan

1. Penerimaan Dumas

   Dilakukan secara langsung (diterima oleh petugas pada Sentra Pelayanan Dumas Terintegrasi/SPDT) atau tidak langsung (melalui surat-menyurat dan/atau media elektronik)

   Meliputi pemeriksaan kelengkapan dokumen dan pencatatan (termasuk identitas Pelapor dan Terlapor, perihal, dan lokasi kasus). Apabila diperlukan, dapat dilakukan Klarifikasi kepada Pelapor.

2. Penelahaan dan Pengklasifikasian Dumas

   Dilakukan untuk menentukan jenis Dumas, yaitu berkadar pengawasan (diproses lebih lanjut) atau tidak berkadar pengawasan (diarsipkan).

3. Penyaluran Dumas

   Meneruskan Dumas kepada penyelenggara pengelolaan Dumas yang berwenang untuk ditindaklanjuti (misalnya, Irwasum Polri meneruskan ke Kepala Bareskrim Polri atau Kepala Divpropam Polri, tergantung substansi pengaduan).

4. Penanganan Dumas

   Dilaksanakan oleh penyelenggara Dumas yang berwenang di tingkat Mabes Polri (Irwasum Polri, Kepala Bareskrim Polri, Kepala Divpropam Polri) atau di tingkat Polda dan Polres, yang mencakup penelaahan, pengkajian, dan tindakan hukum lainnya.

5. Penyelesaian Dumas

   Meliputi Klarifikasi terhadap tindak lanjut Dumas, pengiriman Surat Pemberitahuan Perkembangan Penanganan Dumas (SP3D) kepada Pelapor (paling lambat 20 hari kerja), penentuan status penyelesaian (proses, selesai benar, atau selesai tidak benar), pemberitahuan hasil Klarifikasi perkembangan penanganan Dumas (paling lambat 40 hari kerja sejak SP3D diterima), dan pengarsipan.

Pengaduan yang dapat Ditindaklanjuti

1. Identitas Pelapor dan/atau Terlapor jelas dengan disertai bukti pendukung yang logis dan memadai.
2. Identitas Pelapor dan/atau Terlapor tidak jelas, namun disertai bukti pendukung yang logis dan memadai.
3. Substansi permasalahannya sedang atau telah dilakukan pemeriksaan.
4. Berisi informasi berindikasi terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan tugas, fungsi, dan wewenang yang dilakukan oleh SDM Polri, atau dugaan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perbedaan Dumas dan WBS

Hak-hak yang Anda Terima sebagai Pelapor

1. Hak untuk Mendapat Pemberitahuan Perkembangan Penanganan Dumas (SP3D). Penyelenggara Dumas wajib mengirimkan SP3D kepada Pelapor. SP3D disampaikan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Dumas.
2. Hak untuk Mendapat Hasil Klarifikasi Dumas. Penyelenggara Dumas wajib mengirimkan hasil Klarifikasi Dumas kepada Pelapor.
3. Hak untuk Mendapat Pemberitahuan Penyelesaian Penanganan Dumas Pemberitahuan penyelesaian penanganan Dumas kepada Pelapor wajib disampaikan oleh penyelenggara Dumas paling lambat 40 (empat puluh) hari kerja sejak SP3D diterima.
4. Hak untuk Mendapat Informasi Secara Tertulis dan Elektronik SP3D dan pemberitahuan penyelesaian penanganan Dumas disampaikan secara tertulis melalui surat dan/atau elektronik melalui layanan yang dikelola oleh penyelenggara Dumas Polri.

Keamanan dan Kerahasiaan Data Diri Anda

Kami berkomitmen penuh untuk melindungi informasi sensitif yang Anda sampaikan. Layanan aplikasi Pengaduan Masyarakat Polri (Dumas) ini dirancang dengan standar keamanan informasi yang ketat.

1. Semua data pribadi Pelapor yang dimasukkan ke dalam sistem akan dienkripsi secara aman (securely encrypted) untuk mencegah akses tidak sah atau penyalahgunaan data.
2. Kerahasiaan identitas Anda akan dijaga ketat, dan fokus penanganan Dumas diarahkan sepenuhnya pada substansi pengaduan yang Anda sampaikan.
3. Pengelolaan data pribadi Pelapor dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip-prinsip Perlindungan Data Pribadi (PDP).

Dengan demikian, Anda tidak perlu ragu untuk menyampaikan pengaduan karena sistem kami telah menyiapkan langkah-langkah untuk melindungi kerahasiaan identitas Anda.